Kerja serius dilaksanakan oleh para wakil rakyat sebagai bentuk implementasi tugas DPRD  dalam bentuk pengawasan. Badan anggaran (Banggar) DPRD Paser menggelar Rapat kerja (Raker) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Paser, Selasa (10/06/2025). 

Raker Banggar dan OPD untuk mencari  timbulnya temuan dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kaltim di Pemkab Paser. 

Dipimpin Ketua DPRD Hendra Wahyudi selaku Ketua Banggar, diikuti Wakil Ketua II Hendrawan Putra serta sejumlah anggota Banggar, yakni Abdul Azis,  Kasri, Zulfikar, Amran syah dan Raniyanto, dihadiri Setwan selaku Sekretaris  Banggar M Iskandar Zulkarnain serta jajaran Asisten Setda Paser dan pimpinan OPD. 

 Dalam Raker tersebut,  Banggar dan OPD membahas berbagai temuan dan rekomendasi yang disampaikan oleh BPK RI, dan menurut Ketua DPRD Hendra Wahyudi, dari rekomendasi BPK RI, sebanyak 17   dari laporan hasil pemeriksaan BPK ada temuan, baik temuan keuangan  maupun temuan pekerjaan. 

Secara bergiliran masing -masing pimpinan OPD diberikan kesempatan menyampaikan tanggapan permasalahan hasil temuan BPK, dan dari penjelasan pimpinan OPD, sudah ditindaklanjuti atau diselesaikan. 

Ketua DPRD Hendra Wahyudi menyampaikan,  DPRD  memiliki peran pengawasan yang penting untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi dari BPK dilaksanakan demi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. 

Lalu Hendra Wahyudi berharap temuan BPK dapat menjadi perhatian serius bagi seluruh OPD. "Menyelesaikan memang muda. Tapi harapan  saya temua atau catatan BPK ini tidak terulang- ulang lagi setiap tahun, " pesan politisi muda PKB ini. 

Terkait temua  pembayaran ganda, Anggota Banggar Abdul Aziz, Kasri dan Hamransyah menyampaikan, meskipun rekomendasi dan rencana aksi sudah dipenuhi OPD, namun kenapa sampai terjadi pembayaran ganda atau dobel bayar pada tiga OPD, yakni Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas PU. 

Abdul Azis, Amran syah dan Kasri berharap perlu kehatian-hatian OPD. Ini terjadi karena sistim  atau sumber daya manusia, dan berharap pengawasan internal lebih ditingkatkan.

Sementara Wakil Ketua II Hendrawan Putra mengaku setiap tahun rutin terjadi kesalahan dan temuan. Namun versinya bukan terkait penyelesai, tapi masalahnya selalu terkait belanja operasi dan modal.  

"Ini bisa terjadi karena OPD tidak patuh selama ini. Padahal sistem sudah ada. Kenapa ini selalu terjadi. Saya perhatikan ini berulang-ulang setiap tahun, itu -itu saja temuan BPK, " ingatnya. (Humas dprd)